Konsep Mayarakat Madani

BAB 11 dan 12  KONSEP MASYRAKAT MADANI

Konsep Masyarakat Madani dalam Prespektif  Islam

Madani pertama kali berasal dari bahasa Arab dari terjemahan al-mujtama al-madany. Kemudian

dicetuskan oleh Naquib al-Attas, seorang guru besar sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia

yang mengambil istilah tersebut dari karakteristik masyarakat Islam yang diaktulisasikan

Rasulullah di Madinah dengan fenomena saat ini. istilah tersbeut kemudian dibawa oleh Anwar

Ibrahim, Deputi Perdana Menteri dalam Festival Istiqlal September 1995.

Beliau menjelaskan masyarakat madani pada kehidupan kontemporer seperti rasa kesediaan

untuk saling menghargai dan memahami. Kemudian muncul beberapa karya-karya dari

intelektual Muslim Indonesia, diantarnya Azyumardi Azra dengan bukunya “Menuju Masyarakat

Madani” tahun 1999 dan Lukman Soetrisno dengan bukunya “Memberdayakan Rakyat dalam

Masyarkat Madani” tahun 2000.

Konsep masyarakat madani menurut prespektif Islam sudah diatur dalam Al-Quran yang dibagi

menjadi 3 jenis yait masyarakat terbaik (khairah ummah), masyarakat seimbang (ummatan

wasathan) dan masyarakat moderat (ummah muqtashidah). Berikut adalah kutipan ayat yang

mengatur ketiga jenis istiilah tersebut :

1. Khairah Ummah dalam QS Ali Imran 3:110, yaitu :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ

الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “Kamu adalah umat terbaik untuk seluruh umat manusia. Kamu menyuruh kepada yang

ma’ruf, mencegah yang munkar untuk beriman kepada Allah. Apabila Ahli kitab beriman, maka

itu lebih baik bagi mereka, ada yang beriman diantara mereka, dan kebanyakan mereka adalah

fasik.”

2. Ummatan wasathan dalam QS Al-Baqarah 2:143, yaitu :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ

يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

رَحِيمٌ

Artinya : “Dan demikian Kami menjadikan umat Islam sebagai umat yang adil sebagai saksi

perbuatan manusia dan Rasul adalah saksi perbuatan kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat

sebagai kiblat mu keculai agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan yang ingkat.

Dan sungguh memindahkan kiblat ke berat adalah orang yang mendapat petunjuk dan Allah

tidak akan menyiakan imanmu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

3. Ummah Muqtasidah dalam QS Al-Maidah 5:66k, yaitu :

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ

مَا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan mereka menjalankan Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhannya,

mereka mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah. Diantara mereka ada golongan

pertengaham. Dan alangkah buruk yang dikerjakan mereka.”

Penjelasan dari masing-masing ayat di atas adalah :

 Konsep khairan ummah dalam QS Ali-Imran 3:110 adalah konsep masyarakat yang ideal.

Mereka ditugasi untuk mengembangkan beberapa fungsi diantaranya menyerukan kebaikan dan

mencegah terjadinya kemungkaran. Selain itu, mereka juga tidak boleh bercerai berai dan saling

berselisih paham. Al Quran telah memberikan Cara Meningkatkan Iman dan Taqwa serta cara

berdamai untuk memecahkan masalah internal yaitu metode syurah atau musyawarah, ishlah atau

rekonsiliasi dan berdakwah dnegan cara al-hikmah wa al-mujadalah bi allatu hiya ahsan yang

berarto kebijaksanaan dan perundingan dengan cara baik.

 Konsep ummatan wasathan dalam QS Al-Baqarah 2:143 menjelaskan bahwa masyarakat

seimbang adalah masyarakat yang berada di posisi tengah-tengah yaitu menggabungkan yang

baik dari yang bertentangan.

 Konsep ummah muqtashidah dalam QS Al-Maidah 5:66 adalah masyarakat moderat yakni

entitas di kalangan ahli kitab dan posisi ummah yang minoritas. Artinya bahwa kelompok

tersebut meskipun kecil, tetap dapat melakukan kebaikan dan perbaikan dan meminimalisir

kerusakan. Hampir sama dengan ummatan wasathan bahwa keduanya memelihara penerapan

nilai-nilai utama di tengah komunitas sekitar yang menyimpang. Yang membuat beda ummah

muqtashid adalah komunitas agama Yahudi atau Nashrani, dan ummah wasath adalah komunitas

agama sendiri yakni Islam.

Konsep-konsep yang sudah dijelaskan tersebut sungguh telah diterapkan di Mdinah yang

dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Diterapkan setelah Nabi berhijrah dengan para sahabat

dan dikeluarkannya Sahifah ay Watsiqah Madinah atau Piagam Madinah atau Madinah Charter

yang berisi hal-hal berikut ini :

1. Asas kebebasan beragama yakni negara mengakui dan melindungi kelompok yang beribadah

sesuai dengan keyakinan masing-masing

2. Asas persamaan yakni semua orang yang mempunyai kedudukan sama sebagai anggota

masyarakat untuk saling membantu dan tidak boleh memperlakukan orang lain dengan buruk

3. Asas kebersamaan yaitu anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban sama kepada Negara

4. Asas keadilan yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum dimana

hukum harus ditegakkan

5. Asas perdamaian yakni warga negara hidup berdaampingan tanpa perbedaan suku, agama dan

ras

6. Asas musyawarah yaitu semua permasalah yang terjadi di negara tersebut diselesaikan melalui

dewan syura

Karakteristik Keislaman Pembangunan Masyarakat Madani

Rasulullah mengajarkan tiga karakteristik keislaman yang menjadi akar pembangunan

masyarakat madani, diantaranya :

1. Islam humanis

Islam yang humanis berarti bahwa ajaran Islam yang diberikan oleh Rasulullah adalah

kompatibel dengan fitrah manusia. Allah berfirman dalam QS Al-Rum ayat 30 yang artinya :

“Maka hadapkan wajah dengan lurus pada agama Allah, tetap berada pada fitrah Allah yang

telah emnciptaka manusia sesuaai dengan fitrahnya.

Tidak ada yang berubah pada fitrah Allah, tetapi manusia tidak mengetahuinya.” Oleh karena itu,

ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah mudah diterima oleh nalar dan naluri umat

manusia.

1. Islam Moderat

Adalah keseimbangan ajaran Islam yang diterapkan dalam berbagai kehidupan manusia baik

secara vertikal maupun horizontal. Kemoderatan inin yang membuat ajaran Islam berbeda

dengan ajaran lainnya.

Dalam sejarahnya, karakteristik ini diaplikasikan sempurna dalam diri manusia. Jadi,

kemoderatan adlaah salah satu karakteristik fundamental agama Islam sebagai agama yang

sangat kompatibel dengan naluri dan fitrah manusia.

Dari asas kemoderatan inilah, konsepsi kemasyarakatn menjadi konsep yang utuh untuk

membangun masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai dan kemormaan dalam Islam.

3. Islam Toleran

Kata toleran di dalam ajaran Islam berkaitan dengan penganut agama Islam sendri dan penganut

agama lain. Apabila dikaitkan dengan kaum muslimin, maka toleran berarti kelonggaran,

kemudahan dan fleksibilitas Islam. Sebab pada hakikatnya ajaran Islam mudah sekali untuk

disampaikan dan diaktulisasikan kepada umat manusia.

Demikian konsep masyarakat madani pada prespektif Islam. Semoga bermanfaat.

PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani atau civil society secara umum bisa diartikan sebagai suatu

masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain : kemandirian, toleransi,

keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi norma dan etika yang

disepakati secara bersama-sama (Din Syamsudin, 1998 : 12). Sebenarnya masyarakat madani

secara substansial sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan

tunduk pada hukum. Penguasa, rakyat dan siapapun harus taat dan patuh pada hukum yang telah

dibuat secara bersama-sama. Bagi Aristoteles, siapapun bisa memimpin negara secara

bergiliran dengan syarat ia bisa berbuat adil. Dan keadilan baru bisa ditegakkan apabila setiap

tindakan didasarkan pada hukum. Jadi hukum merupakan ikatan moral yang bisa membimbing

manusia agar senantiasa berbuat adil.

Dalam mendefinisikan masyarakat madani ini sangat tergantung pada kondisi sosio-

kultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat madani merupakan bangunan

yang lahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa Barat. Sebagai titik tolak, disini akan

dikemukakan beberapa definisi masyarakat dari berbagai pakar di berbagai negara yang

menganalisa dan mengkaji fenomena masyarakat madani ini

1. Menurut Zbigniew Rau, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang

dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka

bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.

Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan

hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Lebih tegasnya

terdapat ruang hidup dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan integritas sistem nilai yang

harus ada dalam masyarakat madani, yakni individualisme, pasar dan pluralisme.

2. Menurut Han Sung-joo, masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang

melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari

negara, suatu ruang pablik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara

yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-

norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya

akan terdapat kelompok inti dalamnya.

3. Menurut Kim Sunhyuk, masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-

kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat

yang secara relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar dari reproduksi dan

masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan politik dalam ruang publik, guna

menyatakan kepedulian mereka dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka menurut

prinsip-prinsip pluralisme dan pengelolaan yang mandiri.

Dari berbagai batasan di atas, jelas merupakan suatu analisa dari kajian kontekstual

terhadap performa yang diinginkan dalam mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut dapat

dilihat dari perbedaan penekanan dalam mensyaratkan idealisme masyarakat madani. Akan tetapi

secara global dari ketiga batasan di atas dapat ditarik benang emas, bahwa yang dimaksud

dengan masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara

mandiri dihadapan penguasa dan negara, memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat,

adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan

publik.

Menurut Rahardjo (1996) masyarakat madani identik dengan cita-cita Islam membangun

ummah. Masyarakat madani adalah suatu ruang (realm) partisipasi masyarakat melalui

perkumpulan-perkumpulan sukarela (voluntary association) melalui organisai-organisasi massa.

Masyarakat madani dan negara bergantung mana yang dianggap primer dan mana yang

sekunder. Sepertinya menurut pendapat tersebut, hak berserikat merupakan prinsip dalam

kehidupan bermasyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat tercipta tiada lain untuk terjadi integrasi dalam

membangun manyarakat yang berperadaban. Sementara itu secara filosofis Yusuf (1998)

memandang masyarakat madani membangun kehidupan masyarakat beradab yang ditegakkan di

atas akhlakul karimah, masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Kualitas manusia bertaqwa secara

essensial adalah manusia yang memelihara hubungan dengan Allah SWT (habl min Allah) dan

hubungannya dengan sesama manusia (habl min al-nas). Akhlakul karimah dapat terwujud

manakala masing-masing individu dan kelompok masyarakat terjadi saling membelajarkan atau

berperan sebagai pembawa kearah kebenaran yang digariskan oleh Allah. Karena Tuhan tidak

akan merubah nasib suatu kaum manakala mereka tidak berbuat ke arah perbaikan yang

dikehendakinya.

Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial

yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam masyarakat madani, warga negara bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan

produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-govermental untuk mencapai kebaikan

bersama. Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya

terhadap negara. Masyarakat madani berkeinginan membangun hubungan

yang konsultatif bukan konfrontatif antara warga negara dan negara. Masyarakat madani juga

tidak hanya bersikap dan berperilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kewajiban,

melainkan juga harus menghormatiequal right, memperlakukan semua warga negara sebagai

pemegang hak kebebasan yang sama.

Disinilah kemudian, masyarakat madani menjadi alternative pemecahan, dengan

pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah

yang pada akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan

mampu menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi

manusia.Masyarakat madani dipercaya sebagai alternatif paling tepat bagi demokratisasi,

terutama di negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni negara.

Tidak hanya itu, masyarakat madani kemudian juga dipakai sebagai cara pandang untuk 

memahami universalitas fenomena demokrasi di berbagai negara.

II.     KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI

Karakteristik ini yang merupakan prasyarat untuk merealisasikan wacana masyarakat

madani tidak bisa dipisahkan satu sama lain, dan merupakan satu kesatuan yang terintegral dan

menjadi dasar serta nilai bagi masyarakat. Adapun karakteristiknya, menurut Arendt dan

Habermas, antara lain :

1. Free Public Sphere, adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukan

pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu

melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan

kekhawatiran. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan

masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free publik sphere menjadi salah

satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas

dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman

kebebasan warga Negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan

umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratis, merupakan suatu entitas yang menjadi penegak yang menjadi penegak wacana

masyarakat madani, dimana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan

penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk berinteraksi dengan lingkungan

sosialnya.

3. Toleran, merupakan sikap yang dikembangankan dalam masyarakat madani untuk

menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.

4. Pluralisme, adalah pertalian sejati kebhenikaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan

pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui

mekanisme pengawasan dan pengimbangan,

5. Keadilan Sosial, dimaksudkan adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional

terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

III.     MASYARAKAT MADANI DALAM PANDANGAN ISLAM

Dalam perspektif Islam, civil society lebih mengacu kepada penciptaan peradaban.

Kata al-din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan denganterma al-

tamaddun atau peradaban. Keduanya menyatu ke dalam pengertian al-madinahyang arti

harfiahnya adalah kota. Dengan demikian, masyarakat madani mengandung tiga hal,

yakni: agama, peradaban, dan perkotaan. Dari konsep ini tercermin bahwa agama merupakan

sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.

Secara etimologis, madinah adalah derivasi dari kosakata Arab yang mempunyai dua

pengertian. Pertama, madinah berarti kota atau disebut dengan "masyarakat kota”.Kedua,

“masyarakat berperadaban” karena madinah adalah juga derivasi dari

katatamaddun atau madaniyah yang berarti “peradaban”, yang dalam bahasa Inggris dikenal

sebagai civility dan civilization. Kata sifat dari kata madinah adalah madani (Sanaky, 2002:30).

Adapun secara terminologis, masyarakat madani adalah komunitas Muslim pertama di

kota Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasul Allah SAW dan diikuti oleh keempat al-

Khulafa al-Rasyidun. Masyarakat madani yang dibangun pada zamanNabi Muhammad SAW

tersebut identik dengan civil society, karena secara sosio-kultural mengandung substansi

keadaban atau civility. Model masyarakat ini sering dijadikan model masyarakat modern,

sebagaimana yang diakui oleh seorang sosiolog Barat, Robert N. Bellah, dalam

bukunya The Beyond of Belief (1976). Bellah, dalamlaporan penelitiannya terhadap agama-

agama besar di dunia, mengakui bahwa masyarakat yang dipimpin Rasul Allah SAW itu

merupakan masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya, karena masyarakat

Islam kala itu telah melakukan lompatan jauh ke depan dengan kecanggihan tata sosial dan

pembangunan sistem politiknya (Hatta, 2001:1).

Nabi Muhammad SAW melakukan penataan negara tersebut, dengan

cara:pertama, membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat

utamanya. Kedua, menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antara dua komunitas

yang berbeda, yaitu Quraisy dan Yatsrib, serta komunitas Muhajirin danAnshar dalam bingkai

solidaritas keagamaan. Ketiga, membuat nota kesepakatan untuk hidup berdampingan dengan

komunitas lain, sebagai sebuah masyarakat pluralistik yang mendiami wilayah yang sama,

melalui Piagam Madinah. Keempat, merancang sistem negara melalui konsep jihad fi

sabilillah (berjuang di jalan Allah).

Dengan dasar ini, negara dan masyarakat Madinah yang dibangun oleh

NabiMuhammad SAW merupakan negara dan masyarakat yang kuat dan solid. Peristiwa hijrah

telah menciptakan keberagaman penduduk Madinah. Penduduk Madinah tidak terdiri dari Suku

Aus, Khazraj dan Yahudi saja, tetapi juga Muhajirin Quraisy dan suku-suku Arab

lain. Nabi SAW menghadapi realitas pluralitas, karena dalam struktur masyarakat Madinah yang

baru dibangun terdapat beragam agama, yaitu: Islam, Yahudi, Kristen, Sabi’in, dan

Majusi—ditambah ada pula yang tidak beragama (atheis) dan bertuhan banyak (polytheis).

Struktur masyarakat yang pluralistik ini dibangun oleh Nabi SAW di atas pondasi ikatan iman

dan akidah yang nilainya lebih tinggi dari solidaritas kesukuan (ashabiyah) dan afiliasi-

afiliasi lainnya.

Selain itu, masyarakat pada saat itu terbagi ke dalam beberapa kelompok yang didasarkan

atas ikatan keimanan, yaitu: mu'minun, munafiqun, kuffar, musyrikun, dan Yahudi. Dengan kata

lain, masyarakat Madinah pada saat itu merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang

majemuk atau plural. Kemajemukan masyarakat Madinah diawali dengan membanjirnya

kaum Muhajirin dari Makkah, hingga kemudianmengakibatkan munculnya persoalan-persoalan

ekonomi dan kemasyarakatan yang harus diantisipasi dengan baik. Dalam konteks itu, sosialisasi

sistem persaudaraan menjadi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nabi Muhammad SAW bersama semua unsur

penduduk madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat Madinah yang mengatur

kehidupan dan hubungan antarkomunitas, yang merupakan komponen masyarakat majemuk di

Madinah. Kesepakatan hidup bersama yang dituangkan dalam suatu dokumen yang dikenal

sebagai “Piagam Madinah” (Mitsaq al-Madinah) dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama

dalam sejarah manusia. Piagam ini tidak hanya sangat maju pada masanya, tetapi juga menjadi

satu-satunya dokumen penting dalam perkembangan konstitusional dan hukum di dunia.

Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan, antara lain,

kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, serta tanggung jawab sosial

dan politik, khususnya pertahanan secara bersama. Dalam piagam tersebut juga ditempatkan hak-

hak individu, yaitu kebebasan memeluk agama, persatuan dan kesatuan, persaudaraan (al-

ukhuwwah) antaragama, perdamaian, toleransi, keadilan (al-'adalah), tidak membeda-bedakan

(anti diskriminasi), dan menghargai kemajemukan.

Dengan kemajemukan tersebut, Nabi Muhammad SAW mampu mempersatukan mereka.

Fakta ini didasarkan pada: pertama, mereka hidup dalam wilayah Madinah sebagai tempat untuk

hidup dan bekerja bersama. Kedua, mereka bersedia dipersatukan dalam satu umat untuk

mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan secara bersama-sama.Ketiga, mereka menerima

Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi dan pemegang otoritas politik yang legal dalam

kehidupan. Otoritas tersebut juga dilengkapi dengan institusi peraturan yang disebut Piagam

Madinah yang berlaku atas  seluruh individu dan setiap kelompok.

Dalam konstitusi Piagam Madinah, secara umum masyarakat berada dalam satu ikatan

yang disebut ummah. Yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang

disatukan dengan ikatan sosial dan kemanusiaan yang membuat mereka bersatu menjadi ummah

wahidah. Oleh karena itu, perbedaan agama bukan merupakan penghambat dalam mencipatakan

suasana persaudaraan dan damai dalam masyarakat plural.

Muhammad Abduh dalam tafsirnya, al-Manar, mengakui bahwa agama bukanlah satu-

satunya faktor ikatan sosial dalam suatu umat, melainkan ada faktor universal

yangdapat mendukung terwujudnya suatu umat, yaitu unsur kemanusiaan. Karenanya unsur

kemanusiaan sangat dominan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk

politik. Demikian juga Muhammad Imarah, dalam karyanya berjudul Mafhum al-Ummah fi

Hadharat al-Islam, menyatakan bahwa umat yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW di

Madinah merupakan umat yang sekaligus bersifat agama dan politik (Bahri, 2001).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW di

kota Madinah bersifat terbuka, karena Nabi mampu menghimpun semua komunitas atau

golongan penduduk Madinah, baik golongan yang menerima risalah tauhid beliau maupun yang

menolak.

Perbedaan akidah atau agama di antara mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu-

padu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, gagasan dan praktik

membentuk satu umat dari berbagai golongan dan unsur sosial pada masa itu merupakan sesuatu

yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh kelompok masyarakat manapun sehingga seorang

penulis Barat, Thomas W Arnold menganggapnya sebagai awal dari kehidupan berbangsa dalam

Islam, atau merupakan kesatuan politik dalam bentuk baru yang disatukan oleh Piagam Madinah

(Mitsaq al-Madinah).

Konstitusi Piagam Madinah, yang berjumIah 47 pasal itu (Sukardja, 1995:47-57), secara

formal mengatur hubungan sosial antarkomponen dalam masyarakat. Pertama, antar sesama

Muslim. Bahwa sesama Muslim itu satu umat walaupun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan

antara komunitas Muslim dengan non-Muslim didasarkan pada prinsip bertetangga yang baik,

saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling

menasihati, dan menghormati kebebasan beragama. Dari Piagam Madinah ini, setidaknya ada

dua nilai dasar yang tertuang sebagai dasar atau fundamental dalam mendirikan dan membangun

negara Madinah.Pertama, prinsip kesederajatan dan keadilan (al-musawah wa al-

’adalah). Kedua, inklusivisme atau keterbukaan. Kedua prinsip ini, ditanamkan dalam bentuk

beberapa nilai humanis universal lainnya, seperti konsistensi (iltizam), seimbang (tawazun),

moderat (tawassut), dan toleransi (tasamuh). Kesemuanya menjadi landasan ideal sekaligus

operasional dalam menjalin hubungan sosial-kemasyarakatan yang mencakup semua aspek

kehidupan, baik politik, ekonomi maupun hukum.

Pada masa awal Nabi SAW membangun Madinah, peran kelompok-kelompok masyarakat

cukup besar dalam pengambilan keputusan, sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah.

Tetapi seiring dengan semakin banyaknya wahyu yang turun, sistem negara Madinah masa Nabi

kemudian berkembang menjadi “sistem teokrasi”. Negara, dalam hal ini dimanifestasikan dalam

figur Nabi SAW yang memiliki kekuasaan amat besar, baik kekuasaan eksekutif, legislatif

maupun yudikatif. Segala sesuatu pada dasarnya dikembalikan kepada Nabi SAW, dan ketaatan

umat kepada Nabi SAW pun semakin mutlak sehingga tidak ada kemandirian lembaga

masyarakat berhadapan dengan negara.

Meskipun demikian, berbeda dengan umumnya penguasa dengan kekuasaan

besar yang cenderung despotik (sewenang-wenang), Nabi SAW justru meletakkan nilai-nilai dan

norma-norma keadilan, persamaan, persaudaraan, dan kemajemukan yang menjadi dasar dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di samping mendukung keterlibatan masyarakat

(sahabat) dalam pengambilan keputusan secara musyawarah.

Pada masa al-Khulafa’ al-Rasyidun, sistem negara tidak lagi berbentuk teokrasi

melainkan “nomokrasi”, yaitu prinsip ketuhanan yang diwujudkan dalam bentuk supremasi

syariat. Namun peran masyarakat menjadi lebih besar, di mana hal itumengindikasikan

mulai terbangunnya masyarakat madani. Mereka melakukan kontrol terhadap pemerintah, dan

rekrutmen kepemimpinan pun yang didasarkan pada kapasitas individual. Tetapi, setelah

masa al-Khulafa’ al-Rasyidun, situasi mulai berubah, peran masyarakat mengalami penyusutan,

rekrutmen pimpinan tidak lagi berdasarkan pilihan rakyat (umat), melainkan atas dasar

keturunan. Lembaga keulamaan merupakan satu-satunya lembaga masyarakat madani yang

masih relatif independen. Pada masa kekhilafahan, yakni dari masa al-Khulafa’ al-

Rasyidun sampai menjelang runtuhnyaDinasti Ustmani akhir abad ke-19, umat Islam telah

memiliki struktur religio-politik (politik berbasis agama) yang mapan, yakni lembaga legislatif

dipegang oleh ulama. Mereka memiliki kemandirian dalam berijtihad dan menetapkan hukum.

Dari pandangan ini, tercermin bahwa sebenarnya masyarakat madani yang bernilai

peradaban itu dibangun setelah Nabi Muhammad SAW melakukan reformasi dan transformasi

pada individu yang berdimensi akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam praktiknya, iman dan

moralitaslah yang menjadi landasan dasar bagi Piagam Madinah. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai

tersebut menjadi dasar bagi semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan hukum pada

masa Nabi SAW.

Posisi Piagam Madinah adalah sebagai kontrak sosial antara Nabi Muhammad SAW

dengan penduduk Madinah yang terdiri dari pendatang Quraisy, kaum lokalYastrib, dan orang-

orang yang menyatakan siap berjuang bersama mereka. Posisi RasulSAW adalah sebagai

pimpinan yang mereka akui bersama, dan telah meletakkan Islam sebagai landasan

bermasyarakat dan bernegara. Itulah sebabnya penjanjian tersebut, dalam konteks teori

politik, disebut sebagai Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Di dalamnya, terdapat pasal-

pasal yang menjadi hukum dasar sebuah negara kota yangkemudian disebut Madinah (al-

Madinah al-Munawarah atau Madinah al-Nabi). Nilai-nilai yang tercermin dalam masyarakat

Madinah saat itu pastilah nilai-nilai Islami yang tertuang di dalam Piagam Madinah.

Kontrak sosial yang dilakukan Nabi SAW itu dinilai identik dengan teori Social

Contract dari Thomas Hobbes, berupa perjanjian masyarakat yang menyatakan sumber

kekuasaan pemerintah adalah perjanjian masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan,karena

adanya perjanjian masyarakat untuk mengurus mereka. Teori Social Contract J.J. Rousseau

bahwa otoritas rakyat dan perjanjian politik harus dilaksanakan untuk menentukan masa depan

rakyat serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa atas nama

kepentingan rakyat, juga identik dengan teori Nabi Muhammad SAW ketika membangun

ekonomi dengan membebaskan masyarakat dari cengkeraman kaum kapitalis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Madinah yang dibangun Nabi SAW

itu sebenarnya identik dengan civil society, karena secara sosio-kultural mengandung substansi

keadaban atau peradaban. Nabi SAW menjadikan masyarakat Madinah pada saat itu

sebagai classless society (masyarakat tanpa kelas), yakni tidak membedakan antara si kaya

dan si miskin, pimpinan dan bawahan—di mana seluruhnyasama dan sejajar di hadapan hukum.

Dari uraian di atas, secara terminologis masyarakat madani yang berkembang

dalam konteks Indonesia setidaknya berada dalam dua pandangan, yakni: masyarakat Madinah

dan masyarakat sipil (civil society). Keduanya tampak berbeda, tetapi sama. Berbeda, karena

memang secara historis keduanya mewakili budaya yang berbeda, yakni masyarakat Madinah

yang mewakili historis peradaban Islam. Sedangkan masyarakat sipil adalah hasil dari peradaban

Barat, seperti telah dipaparkan di atas. Perbedaan lainnya, masyarakat Madinah menjadi tipe

ideal yang sangat sempurna, karena komunitas masyarakat dipimpin langsung oleh

Nabi Muhammad SAW.

Apabila masyarakat madani diasosiasikan sebagai penguat peran masyarakat sipil, maka

masyarakat madani hanya bertahan di era empat al-Khulafa’ al-Rasyidun.Setelah itu, masyarakat

Islam kembali kepada masa monarki, di mana penguasaan negara (state power) kembali menjadi

besar, dan peran masyarakat (society participation) menjadi kecil. Oleh sebab itu, ketiga prinsip

yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan sebagai elemen penting terbentuknya “masyarakat

madani”, yaitu masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, berakhlak mulia, bersifat

mandiri secara kultural-politik-ekonomi, memiliki pemerintahan sipil, memiliki prinsip

kesederajatan dan keadilan, serta prinsip keterbukaan.

Timbul pertanyaan, nilai substansial seperti apakah yang dapat mewakili kecenderungan

masyarakat Madinah? Apabila dikaji secara umum, setidaknya nilai subtansial dari semangat

Islam dalam pemberdayaan masyarakat mencakup tiga pilar utama, yakni: musyawarah (syura),

keadilan (‘adl), dan persaudaraan (ukhuwwah). Sedangkan masyarakat sipil (civil society)

bermula dari semangat dan pergumulan pemikiran masyarakat Barat untuk mengurangi peranan

negara (state) dalam kehidupan masyarakat.

Seperti diketahui bahwa pada abad pertengahan masyarakat Barat dikuasai oleh dua

kekuatan yang sangat dominan, yakni gereja dan kerajaan-kerajaan. Sehingga para sejarahwan

Barat menyebutnya sebagai Abad Kegelapan (the Dark Ages). Selanjutnya, muncul gerakan

perlawanan dari para ilmuwan yang menghadirkan gerakan sekularisme dan humanisme, di mana

mereka menyatakan lepas dari keyakinan gereja, dan manusia dianggap sebagai pusat segalanya

(antrophosentris).

Dengan demikian, ada konsep baru yang ditawarkan Nabi SAW bahwa negara itu

melampaui batas-batas wilayah geografis. Negara itu lebih cocok dengan nilai-nilai dasar

kemanusiaan (basic values of humanity), sebab yang menjadi dasar utama kewarganegaraannya

bukan nasionalisme, suku, ras atau pertalian darah. Tetapi manusia dapat memilih konsep hidup

tertentu atau akidah tertentu. Manusia secara bebas dan merdeka menentukan pilihan

akidahnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan oleh siapa pun. Negara baru

yang dibangun Nabi SAW adalah negara ideologi yang didasarkan pada asas kemanusiaan yang

terbuka, sesuai dengan firman Allah SWTdalam Q.S. al-Baqarah:256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang

benar dari jalan yang sesat.”

Dengan demikian, konsep negara yang ditawarkan Nabi SAW benar-benar baru dan

orisinil, karena negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Di dalamQ.S. al-

Saba’:15, Allah SWT mengilustrasikan profil masyarakat ideal sebagai berikut:

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

"Sebuah negeri yang aman sentosa dan masyarakatnya terampuni dosanya.