PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pertemuan
10
PENGANGGURAN,
INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
A.
MASALAH PENGANGGURAN
Masalah Pengangguran
adalah keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, ingin
mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
1.
JENIS
PENGANGGURAN BERDASARKAN PENYEBABNYA
a.
Pengangguran Normal atau Friksional
Pengangguran
Normal atau Friksional adalah seseorang yang
berhenti bekerja karena kurang menyukai pekerjaannya atau tidak sepaham dengan
atasannya.
Contoh, seseorang sudah memiliki
pekerjaan di suatu toko misalnya, namun berhenti bekerja karena tidak menyukai
pekerjaannya
b.
Pengangguran Siklikal
Pengangguran Siklikal adalah seseorang yang diberhentikan karena perusahaan mengurangi pekerja akibat penurunan
permintaan.
Contoh,
orang-orang yang di PHK.
c.
Pengangguran Struktural
Pengangguran Struktural adalah
seseorang yang berhenti bekerja karena perusahaannya ditutup, meskipun memiliki
kemampuan atau kecakapan.
Contoh, seseorang yang
bekerja pada suatu perusahaan namun berhenti bekerja karena perusahaannya
ditutup.
d.
Pengangguran Teknologi
Pengangguran Teknologi adalah seseorang yang berhenti
bekerja karena adanya pergantian tenaga kerja mesin dengan manusia. Contohnya
Mesin Cuci Menggantikan orang yang mencuci pakaian.
2.
JENIS PENGANGGURAN BERDASARKAN CIRINYA
a.
Pengangguran Terbuka
Pengangguran Terbuka adalah Pengangguran yang
tercipta sebagai akibat pertambahan Lowongan Pekerjaan yang lebih rendah dari
pertambahan tenaga kerja.
Contoh, banyaknya
Sarjana namun sedikit lapangan pekerjaan.
Proporsi atau
jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan
pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator
ini akan menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.
Indikator ini
dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk berusia 15
tahun atau lebih yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk yang
termasuk dalam angkatan kerja.
Tingkat Penganguran =
|
∑ orang yang mencari pekerjaan
|
x 100%
|
∑ angkatan kerja
|
Misalkan, dari data Sensus
Penduduk 2000 diketahui jumlah orang yang mencari pekerjaan sebanyak 4.904.652
orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 97.433.125 orang (lihat Tabel 1) .
Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2000 adalah:
Tingkat Pengangguran Terbuka =
|
4. 904.652
|
x 100%
|
= 5%
|
97.433.125
Besarnya angka
pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang
tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran
terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya
kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin
stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah
seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.
b.
Pengangguran Tersembunyi
Pengangguran Tersembunyi
adalah Pengangguran yang tercipta karena kelebihan tenaga kerja dalam suatu
bagian dalam perusahaan, akibatnya banyak tenaga kerja yang menganggur meskipun memiliki pekerjaan.
Contohnya Pelayan Restouran yang lebih banyak dari yang diperlukan
c.
Pengangguran Bermusim
Pengangguran Bermusim
adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pengaruh dari musim terutama
pada sektor Pertanian dan Perikanan.
Contohnya,
-
Saat
Musim Hujan Penyadap karet dan Nelayan
tidak dapat melakukan pekerjaan mereka sehingga mereka terpaksa menganggur.
-
Saat
Musim Kemarau para Pesawah tidak dapat mengerjakan Tanahnya.
d.
Pengangguran Setengah Menganggur
Pengangguran Setengah Mengaggur adalah
Pengangguran yang tercipta akibat jam kerja yang jauh lebih rendah dari jam
kerja normal. Contoh Seseorang yang bekerja Part
time ( paruh waktu ). Setengah pengangguran dibagi menjadi
dua kelompok :
- Setengah Penganggur
Terpaksa, yaitu mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih
mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain.
- Setengah Penganggur
Sukarela, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak
mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya
tenaga ahli yang gajinya sangat besar.
Proporsi jumlah penduduk
setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka
meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.
Indikator ini dapat dihitung
dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan
kerja dan sedang bekerja tetapi dengan jam kerja di bawah normal (kurang dari
35 jam per minggu) dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.
Tingkat
Setengah Pengangguran =
Jumlah pekerja yang bekerja kurang
dari jam kerja normal x 100
Jumlah angkatan kerja
Jumlah angkatan kerja
Misalkan, berdasarkan data
Sakernas 2004, persentase penduduk usia 15 tahun atau lebih yang bekerja dengan
jam kerja dibawah 35 jam seminggu berjumlah 30.213.692 orang sementara total
angkatan kerja 2004 berjumlah 103.973.387 orang. Sehingga tingkat setengah
pengangguran pada tahun 2004 sebesar 29%.
Semakin tinggi tingkat
setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan
produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan
sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan
terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial.
Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan
bekerja mereka seperti penambahan balai latihan kerja.
Konsentrasi setengah
pengangguran diduga banyak ditemukan disektor pertanian dan perdagangan. Peta
setengah pengangguran perlu dilengkapi dengan distribusi menurut daerah dalam
regional geografis dan dalam arti pedesaan –perkotaan. Penanganan masalah
setengah pengangguran regional sering membutuhkan partisipasi aparat pemerintah
daerah dengan gubernur sebagai penguasa tunggal. Untuk itu, peta regional
seperti ini sangat bermanfaat.
B.
MASALAH INFLASI / KENAIKAN HARGA
Inflasi adalah
kenaikan harga – harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu
period eke periode lainnya.
1.
JENIS – JENIS INFLASI
a.
Inflasi
Tarikan Permintaan
Inflasi Tarikan
Permintaan adalah kesempatan kerja yang tinggi, menciptakan tingkat pendapatan
yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan
ekonomi. Misalnya mengeluarkan barang dan jasa.
Contohnya, suatu perusahaan Blackberry
menawarkan berbagai aplikasi baru untuk menambah minat masyarakat sehingga
penawaran akan barang tersebut dapat bertambah.
b.
Inflasi Desakan Biaya
Inflasi Desakan Biaya
adalah kenaikan harga barang produksi dari suatu perusahaan dengan cara
memberikan gaji dan upah yang tinggi kepada Karyawannya karena adanya
permintaan Perusahaan yang bertambah. Contohnya dalam Suatu Perusahaan
membutuhkan 10 (Sepuluh) Karyawan, untuk
bekerja sesuai jam kerja yang ditetapkan, namun berhubung karyawan yang
Perusahaan peroleh hanya setengah dari 10 Karyawan dan permintaan
Perusahaan semakin meningkat maka
Perusahaan akan menaikan Gaji atau Upah yang lebih tinggi untuk Karyawan yang
mengerjakan permintaan Perusahaan yang meningkat itu.
c.
Inflasi Diimpor
Inflasi Diimpor
bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan
wujud, apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai
peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.
Misalnya “Minyak” yang
berasal dari salah satu Negara terbesar penghasil minyak yaitu Negara Arab
Saudi, Negara Arab akan menaikan harga minyak karena minyak peranannya sangat
penting dalam proses produksi barang-barang industri.
2.
INFLASI MERAYAP DAN HIPERINFLASI
Inflasi Merayap adalah proses
kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi dua atau tiga persen dalam
setahun.
Contohnya, Negara Malaysia dan
Singapura, Negara tersebut adalah Dua
dari Negara-negara yang tingkat inflasinya dapat digolongkan sebagai inflasi
Merayap.
Hiperinflasi adalah proses
kenaikan harga-harga yang sangat cepat, yang menyebabkan tingkat harga menjadi
dua atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat.
Contohnya, Negara Indonesia
Tahun
|
Tingkat
Inflasi (%)
|
1965
|
500 %
|
1966
|
650
%
|
Ini berarti tingkat harga – harga naik
5 kali lipat pada tahun 1965 dan pada tahun 1966 harga-harga naik 6,5 kali
lipat.
Hiperinflasi/Seringkali
berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik
di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini pemerintah terpaksa menambah
pengeluaran yang jauh melebihi dari pajak yang dipungutnya. Contohnya meminjam
dari Bank Sentral atau mewajibkan Bank Sentral mencetak lebih banyak uang.
3.
EFEK DARI INFLASI
a.
Efek Positif
-
Peredaran
/ perputaran barang lebih cepat
-
Produksi
barang-barang bertambah karena
keuntungan pengusaha bertambah
-
Kesempatan
kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi
-
Pendapatan
nominal bertambah, tetapi riil berkurang karena kenaikan pendapatan kecil.
b.
Efek Negative / Efek Buruk
-
Inflasi akan menurunkan pendapatan
riil orang-orang yang
berpendapatan tetap.
Pada umumnya kenaikan upah
tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah riil
individu-individu yang berpendapatan tetap.
-
Inflasi akan mengurangi nilai
kekayaan yang berbentuk uang. Sebagian
kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan
tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan
keuangan. Nilai riilnya akan menurun apabila
inflasi berlaku.
-
Memperburuk pembagian kekayaan.
Telah ditunjukkan bahwa penerima
pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya,
dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil
kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta-harta tetap—tanah, bangunan dan rumah— dapat mempertahankan atau menambah nilai riil
kekayaannya. Juga sebagian penjual/ pedagang dapat mempertahankan nilai
riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di
antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan
penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata.
C.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
-
Kebijakan segi
permintaan :
Kebijakan fiskal adalah usaha
Pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan membuat perubahan dalam
bentuk pengeluarannya dalam system pelajaran.
Kebijakan moneter adalah langkah
Pemerintah yang dijalankan melalui Bank Sentral untuk mengatahui kegiatan
perekonomian dengan membuat perubahan dalam penawaran uang dan suku bunga.
-
Kebijakan segi
penawaran :
Kebijakan
Segi Penawaran adalah Langkah Pemerintah yang berusaha meningkatkan efisiensi
kegiatan Perusahaan-perusahaan dan tenaga kerja sehingga Produksi Nasional
dapat ditingkatkan, Biaya Produksi dikurangkan dan teknologi semakin
berkembang.
Stagflasi adalah keadaan inflasi yang sangat tinggi dan berkepanjangan, ditandai dengan macetnya
kegiatan perekonomian yang menyebabkan pengangguran.
1.
a. Inflasi dan kebijakan fiskal
Menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah
b. Inflasi dan kebijakan moneter
Mengurangi, menaikan suku bunga dan
membatasi kredit.
c. Inflasi dan kebijakan segi penawaran
Melakukan langkah-langkah yang dapat
mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor
dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakan pertambahan
produksi dan menggalakan perkembangan teknologi.
2.
a. Pengangguran dan Kebijakan fiskal
Mengurangi pajak dan menambah pengeluaran
pemerintah
b. Pengangguran dan kebijakan moneter
menambah penawaran uang, mengurangi atau menurunkan suku bunga dan
menyediakan kredit khusus untuk kegiatan tertentu.
c. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran
Mendorong lebih banyak infestasi,
mengembangkan infrastrukstur, meningkatkan efisiensi administrasi permintaan,
member subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu.
3. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kebijakan fiskal, moneter dan
segi penawaran.
Dalam
Kebijakan Fiskal akan dibuat Perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau pajak
untuk mempengaruhi tingkat pengeluaran Agregat.
Dalam Kebijakan Moneter yang
dilakukan adalah membuat perubahan dalam penawaran uang atau Suku Bunga untuk
mempengaruhi pengeluaran agregat.
Dalam Kebijakan Segi Penawaran yang akan kita bahas Selanjutnya,
Kebijakan Pemerintah dalam hal tersebut adalah melakukan pengurangan
pajak, memberikan insentif fiskal,
memberikan subsidi dan menyediakan insfrastruktur yang baik untuk menaikan
efisiensi kegiatan Perusahaan-perusahaan.
4. Tujuan Kebijakan Pemerintah
a. Tujuan bersifat ekonomi
Tujuan bersifat ekonomi adalah tujuan yang didasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi
-
Dengan menyediakan lowongan pekerjaan
Adalah usaha pemerintah untuk mengatasi
pengangguran agar tidak berlanjut terus menerus sehingga mengalami jangka
panjang.
-
Meningkatkan taraf kemakmuran
masyarakat
Adalah kenaikan kesempatan kerja dan
pengurangan pengangguran yang berhubungan dengan pendapatan nasional dan
tingkat kemakmuran masyarakat.
-
Memperbaiki Pembagian Pendapatan
Pengangguran yang semakin tinggi
menimbulkan efek yang buruk pada kesamarataan pembagian pendapatan. Semakin
besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai
pendapatan. Pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan
semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha
menaikan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki
pembagian pendapatan dalam masyarakat.
b. Tujuan Bersifat Sosial dan Politik
Tujuan Bersifat Sosial dan Politik adalah suatu kepentingan bersama, untuk semua
Masyarakat tanpa memandang status sosial Masyarakat, serta untuk kepentingan
Bangsa dan Negara.
-
Meningkatkan Kemakmuran Keluarga dan
Kestabilan Keluarga
Bila Anggota dalam suatu Rumah Tangga
terlalu banyak dan tidak mempunyai Pekerjaan, maka berbagai masalah akan
timbul. Misalnya: Keluarga tersebut kemampuannya terbatas untuk melakukan
pembelanjaan dalam mencukupi Kehidupan mereka sehari-hari. Maka hal tersebut
akan mengurangi kemampuan Keluarga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya.
Akibatnya Keluarga tersebut akan
mengalami perselisihan dalam Berumah Tangga, sehingga secara otomatis
pengangguran mengurangi taraf Kemakmuran Keluarga.
-
Menghindari Masalah Kejahatan
Pengangguran menyebabkan para pekerja
kehilangan pendapatan. Akan tetapi, ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi
kebutuhan untuk berbelanja. Contohnya Sewa Rumah harus dibayar, namun selain sewa Rumah. Keluarga juga perlu
melakukan pengeluaran lain untuk biaya Makanan, biaya Sekolah, dll. yang harus
dibayar. Apabila tiada tabungan dan sumber pendapatan lain, pengangguran
menggalakan kegiatan kejahatan. “
Inti’nya semakin tinggi pengangguran,
maka semakin tinggi tingkat kejahatan. Dengan demikian usaha mengatasi
pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan.
-
Mewujudkan
Kestabilan Politik
Pengangguran merupakan salah satu
sumber dan penyebab dari ketidak Stabilan Politik. Tanpa kestabilan politik
tidak mungkin suatu NEGARA dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus
menerus. Hal tersebut menjadikan
masyarakat seringkali tidak merasa puas dengan pihak Pemerintah yang tidak melakukan tindakan yang cukup
untuk masyarakat. Misalnya dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya
tinggi, masyarakat seringkali melakukan Demonstrasi dan mengemukakan kritik
kepada Pemimpin-peminpin Pemerintah
0 komentar:
Posting Komentar