Selasa, 12 Maret 2019

PENGERTIAN, PERANAN, RUANG LINGKUP DAN FUNGSI EKONOMI SEKTOR PUBLIK


Pertemuan Kedelapan

PENGERTIAN, PERANAN, RUANG LINGKUP DAN FUNGSI EKONOMI SEKTOR PUBLIK

A.   Pengertian Ekonomi Sektor Publik 
Istilah ekonomi sector public itu sendiri juga bermacam-macam.hal tersebut dilihat dari luasnya wilayah public,sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda.dari sudut pandang ekonomi itu sendiri “ekonomi sector public”diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan public dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak public yang terbatas. Ekonomi sektor publik berkaitan dengan membenarkan keberadaan pemerintah dan menjelaskan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dari setiap pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Ekonomi Sektor Publik” adalah studi tentang isu ekonomi yang terjadi pada sector public(termasuk pemerintahan) dan antar muka dengan sector swasta dalam ekonomi campuran.serta sektor publik ekonomi telah berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah dapat menangani kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Contoh aktivitas sektor publik dari kisaran memberikan jaminan sosial, administrasi perencanaan kota dan mengorganisir pertahanan nasional.
Montesqieu, seorang ahli tata Negara, menyebutkan bahwa kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah yaitu presiden dan para pembantunya, pada umumnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Hal ini karena eksekutif paling banyak bersinggungan secara langsung dengan aktivitas ekonomi melalui pembelanjaan dan kebijakan ekonominya.
Peran Pemerintah dalam Ekonomi.
Pemerintah sebagai pelaku (yang umumnya mendominasi, terutama pada ekonomi di Negara berkembang) memiliki peran sebagai berikut:
1.      menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian;
2.      mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak;
3.       memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi;
4.         membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan;
5.        meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, dan
6.        menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.
Beberapa Landasan Ekonomi Publik
Timbulnya disiplin ilmu ekonomi publik didasarkan beberapa landasan pikir sebagai berikut:
a)      Masalah kunci dalam perekonomian adalah masalah mikro ekonomi, yaitu menyangkut distribusi produksi, dan alokasi konsumsi serta masalah makro ekonomi yaitu menyangkut pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, serta pertumbuhan ekonomi.
b)       Sistem Perekonomian suatu negara berkaitan dengan siapa pelaku ekonomi (pemerintah atau bukan) serta bagaimana keputusan ekonomi diambil.
c)      Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian dewasa ini semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain). Secara umum saat ini diakui swasta bahwa harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut.
d)      Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis yang bersifat sahih. Sedangkan kita tahu bahwa analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.
B.   Peranan Ekonomi Sektor Publik
Menurut Musgrave (Musgrave and Musgrave, 1980:6) meskipun pemerintah sudah menerapkan pajak tertentu dan mengelola pengeluarannya untuk mempengaruhi sistem perekonomian, masih diperlukan kebijakan-kebijakan lain guna mencapai tujuan yang lebih jauh lagi. Kebijakan-kebijakan pemerintan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga golongan besar, yaitu:
a.       Fungsi Alokasi
b.       Fungsi Distribusi
c.       Fungsi Stabilisasi
Dari perspektif ekonomi publik, pembicaraan tentang pemerintah lokal akan terkait erat dengan dua pertanyaan penting, yakni :
1.      seberapa besar ukuran pemerintah lokal yang seharusnya, dan  apa untungnya jika pengambilan keputusan dibuat pada tingkat lokal (Cullis and Jones, 1992 dan Fisher, 1996).
2.        memberikan informasi akuntansi yg relevan & handal kpd manajer ukt melaksanakan fungsi perencanaan & pengendalian organisasi.
3.       Membantu manajemen dalam proses perencanaan organisasi.
4.      Membantu manajemen dalam mengendalikan operasi/kegiatan organisasi.
5.        Membantu manajemen memformulasi kebijakan organisas
6.        Untuk mengkondusifkan sector ekonomi
7.       Untuk memfasilitasi pertumbuhan dan daya saing industry dan sector swasta 
8.       Untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja,serta 
9.         Untuk meningkatkan kualitas hidup warga Negara 
10.     Menyediakan sebuah kerangka/lapangan pekerjaan berbasis system legal yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula 
11.     Memproduksi barang dan jasa yang berguna untuk pertahanan,pendidikan,keamanaan,perhubungan,dsb 
12.  Membeli baranng dan jasa dari sector swasta dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga 
13.   Melakukan redistribusi pada pendapatan.

C.   Fungsi Ekonomi Sektor Publik
1.        Sebagai alat perencanaan
Anggaran merupakan alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sector public dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
Ø  Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
Ø   Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayannya.
Ø   Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
Ø  Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2.  Alat pengendalian
Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri-menteri, bupati dan manajer public bisa dikendalikan melalui anggaran.
3.  Alat kebijakan fiscal
Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran public tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiscal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi.
4.  Alat politik
Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sector public, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana public untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran public membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan public oleh para manajer public.
5. Alat koordinasi dan komunikasi
Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran public merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
6. Alat penilaian kinerja
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislative). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer public dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan

7.  Alat motivasi
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8.  Alat mencipatakan ruang publik
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh cabinet, birokrat, dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi massa lain harus bisa terlibat dalam proses penganggaran publik


0 komentar:

Posting Komentar

Popular Posts

Recent Posts

Unordered List

Text Widget

Blog Archive

LATEST POSTS

CB Blogger Lab

JASA SEO CB

jam ayam

CONTOH BLOG

JASA SEO CB

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *