Laporan Keuangan sektor public dan penyusunan laporan keuangan sektor publik

Laporan Keuangan sektor public dan penyusunan laporan keuangan sektor publik

Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :

Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship)

Laporan keuangan digunkan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (accountability and retrospective reporting)

Digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik, untuk memonitir kinerja dan mengevaluasi manajemen,memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada, serta memungkinkan pihak luar untuk  memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima dan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization information)

Yang berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang dan untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

Kelangsungan organisasi (viability)

Yang berfungsi untuk membantu pembacadalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

Hubungan masyarakat (publik relation)

Berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi, untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemilik yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat serta sebagai alat komunikasi dengan public dan pihak pihak lain yang berkepentingan.

Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures)

Bertujuan untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Bagi organisasi pemeritah, tujuan umu akuntansi dan laporan keuangan adalah :

Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi,sosial,dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban dan pengelolaa

Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pemerintah berkewajian untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi,sosial,dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk :

Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan

Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi

Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya.

Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas

Dalam konteks akuntansi sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat finansial saja.  Informasi finansial yang dimaksud adalah informasi yang dapat diukur dengan satuan moneter. Dengan demikian, informasi mengenai jumlah penduduk, iklim, atau letak geografis yang mungkin informasi tersebut bermanfaat untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tetapi informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai informasi finansial. Oleh karena itu, informasi non finansial tersebut tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sektor publik.

Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah:

Memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya financial jangka pendek unit pemerintah

Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemetintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya

Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan

Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan organisasional

Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional

Pemakaian Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya

Pemakai laporan keuangan sector public dapat diidentifikasikan dengan menelusur siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Stakeholder organisasi sector public telah dibahas pada bab 2, pada bab ini akan dilakukan pengklasifikasian pengguna laporan keuangan dan kebutuhan masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan sector public tersebut.

Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan keuangan tersebut adalah:

Pembayar pajak (taxpayers)

Pemberi dana bantuan (grantors)

Investor

Pengguna jasa (fee-paying service recipients)

Karyawan/pegawai

Pemasok (vendor)

Dewan legislatif

Manajemen

Pemilih (voters)

Badan pengawas (oversight bodies)

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi; karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material; dewan legislative dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya; dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi.

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector public menjadi lima kelompok, yaitu:

Lembaga pemerintah (governing bodies)

Investor dan kreditor

Pemberi sumber daya (resource providers)

Badan pengawas (oversight bodies)

konstituen

Gambar 2.2

Pemakai potensial laporan keuangan dan keterkaitannnya

hk

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sector pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen; ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya; investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Sementara itu, Hanley et al. (1992) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sector public menjadi dua belas kelompok, yaitu:

Anggota terpilih (elected members)

Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak

Pelanggan atau klien

Karyawan/pegawai

Pelanggan dan pemasok

Pemerintah

Pesaing (competitors)

Regulator

Pemberi pinjaman (lenders)

Donor dan sponsor

Investor atau patner bisnis

Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sector public menurut Borgonovi dan Anessi-Pessina (1997):

Masyarakat pengguna jasa public

Masyarakat pembayar pajak

Perusahaan dan organisasi social ekonomi yang menggunakan pelayanan public sebagai input atas aktivitas organisasi

Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah

Badan-badan international, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dsb.

Investor asing dan Country Analyst

Generasi yang akan dating

Lembaga Negara.

Serikat dagang sektor publik GASB (1999, p. B184) mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan peerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab

Legislatif dan Badan Pengawas yang secara langsung mewakili rakyat

Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan berpatisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

Hak Dan Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :

Hak untuk mengetahui (right to know), yaitu :

Mengetahui kebijakan pemerintah

Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah

Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu

Hak untuk diberi informasi (right to be informed ) yang meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

Hak untuk didengar aspirasinya ( right to be heard and to be listen to ).

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yangbharus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (accountability & stewardship).

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda terrhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda.

Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan.

Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.

Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.

Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

Perbedaan Laporan Keuangan Publik dan Swasta

Laporan keuangan pemerintahan dalam beberapa hal berbeda dengan laporan keuangan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis – jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Selain memiliki perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan yaitu kedua – duanya membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan

Gambar 2.4

Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sektor Swasta

Pemerintah      Swasta

Fokus finansial dan politik      Fokus finansial

Kinerja diukur secara finansial dan non finansial       Sebagian besar diukur secara finansial

Pertanggung jawaban kepada parlemen dan masyarakat luas            Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur

Berfokus pada bagian organisasi        Berfokus pada organisasi secara keseluruhan

Melihat kemasa depan secara detail    Tidak dapat melihat masa depan secara detail

Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan      Aturan pelaporan ditentukan oleh UU, standar akuntansi, pasar modal dan praktik akuntansi

Laporan diperiksa oleh treasury cash accounting       Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen accrual accounting.

Laporan keuangan pemerintahan yang buruk dapat menimbulkan implikasi negatif, antara lain :

Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik.

Investor akan takut menanamkan modalnya karena laporan keuangan tidak dapat diprediksi yang berakibat meningkatnya resiko investasi.

Pemberi donor akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.

Kualitas keputusan menjadi buruk.

Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja aktual. Pemberi informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualitas keputusan baik bagi pemakai internal meupun pemakai eksternal.

Pemakai Informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan akan mempengaruhi kualiatas keputusan baik bagi pemakai internal maupun pemakai ekternal.

Luasnya Pengungkapan yang Diperlukan

Pemerintah harus menentukan kebijakan yang menjelaskan komponen apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan atau biaya operasi yang tepat untuk suatu unit kerja yang dilaporkan, luas pengungkapan (disclosure) dan kebijakan – kebijakan akuntansi yang dipraktikkan secara konsisten. Pemerintah dapat diharapkan dapat memberikan atmbahan informasi untuk hal – hal sebagai berikut :

Fokus pengukuran dan dasar akuntansi yang digunakan untuk pembuatan laporan.

Kebijakan menghapuskan / menghentikan aktivitas internal unit kerja pada Laporan Aktivitas.

Kebijakan kapitalisasi aktiva dan menaksir umur ekonomi aktiva – aktiva tersebut untuk menentukan biaya depresiasinya.

deskripsi mengenai jenis – jenis transaksi yang masuk dalam penerimaan program dan kebijakan untuk mengalokasikan biaya – biaya tidak langsung kepada suatu fungsi atau unit kerja dalam Laporan Aktivitas.

Kebijakan pemerintah dalam menentukan pendapatan operasi dan non – operasi.

Pemerintah harus mengungkapkan secara detail/lengkap dalam catatan (notes) laporan keuangan mengenai aset moodal dan utang jangka panjang. Aset modal yang tidak didepresiasi harus diungkapkan secara terpisah dari aset modal yang didepresiasi. Informasi mengenai kewajiban jangka panjang, meliputi obligasi, utang wesel, pinjaman, utang leasing, tuntutan, dan sebagainya.

Akuntansi Sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban terhadap publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan, serta untuk memberi informasi.