PERSYARATAN DASAR PEMBANGUNAN

PERTEMUAN 9

PERSYARATAN DASAR PEMBANGUNAN

Negara terbelakang yang berhasrat ingin maju harus memenuhi prasyarat-prasyarat dasar

bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata dengan

menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi. Menurut Prof. W.A. Lewis,

“pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah: upaya untuk berhemat (ekonomis), peningkatan

pengetahuan atau penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal atau sumber

lain per-kepala.” Akan tetapi karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan “kekayaan

manusia, sikap sosial, kondisi politik dan latar sejarah” maka kondisi ekonomi saja tidaklah

cukup. Kondisi politik, psikologi, sosial dan budaya, merupakan syarat yang sama pentingnya

dengan kondisi ekonomi.

  Berikut ini akan dibahas beberapa persyaratan dasar pembangunan

ekonomi. :

1. Atas dasar kekuatan sendiri

Syarat   utama   bagi   pembangunan   ekonomi   ialah   bahwa   proses   pertumbuhannya   harus

bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Hasrat untuk memperbaiki nasib

dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga Negara itu

sendiri. Prof. Cairncross mengatakan dalam hal ini: “Pembangunan tidak akan mungkin jika

ia tidak berkenan di hati rakyat.”

2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar

Syarat   kedua   berkaitan   dengan   usaha   menghilangkan   ketidaksempurnaan   pasar   yang

menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan. Prof.

Schultz mengatakan, “untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup  berarti,   maka

Negara seperti itu di dalam mengalokasikan modal dan usahanya harus melakukan tiga hal:

meningkatkan  kuantitas  barang  yang  dapat direproduksi,  memperbaiki  kualitas  manusia

sebagai agen produksi, dan meningkatkan kadar seni produksinya.”

3. Perubahan Struktural

Perubahan   structural   mengandung   arti   peralihan   dari   masyarakat   pertanian   tradisional

menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial dan

motivasi   yang   ada   secara   radikal.   Perubahan   structural   semacam   ini   menyebabkan

kesempatan kerja semakin banyak, produktivitas buruh, stok modal, pendayagunaan sumber-

sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi.

4. Pembentukan modal

Pembentukan   modal   merupakan   faktor   paling   penting   dan   strategis   dalam   proses

pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai “kunci utama menuju

pembangunan ekonomi.”  Sekali  proses ini  berjalan,  ia  akan   senantiasa mengumpal  dan

menghidupi dirinya sendiri. Proses ini berjalan melalui tiga tingkatan: (i) kenaikan volume

tabungan  nyata   yang  tergantung   pada  kemauan   dan  kemampuan   untuk  menabung;   (ii)

keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan

agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat diinvestasikan; dan (iii) penggunaan tabungan

untuk tujuan investasi dalam barang-barang modal pada perusahaan. Pembentukan modal

juga berarti pembentukan keahlian, karena keahlian kerapkali berkembang sebagai akibat

pembentkan modal.

5. Kriteria investasi yang tepat

Menentukan pola investasi sama pentingnya dengan menentukan laju pembentukan modal.

Tetapi ini  bukanlah  tugas yang  mudah.negara terbelakang  tidak saja harus  menentukan

besarnya tingkat investasi tetapi juga komposisi investasi itu. Negara memiliki tanggung

jawab untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat. Pola optimum

investasi sebagian besar tergantung pada iklim investasi yang tersedia di negeri itu dan pada

produktivitas marginal sosial dari berbagai jenis investasi.

6. Persyaratan sosio-budaya

Wawasan sosio-budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat

berjalan.   Manakala   terdapat   hambatan   sosial   yang   menghalangi   kemajuan   ekonomi,

hambatan  tersebut harus  disingkirkan  atau disesuaikan.organisasi  sosial seperti  keluarga

bersama, system kasta, warna kulit, dogma agama dan kehidupan desa harus dimodifikasi

sehingga selaras dengan pembangunan. Setiap perubahan sosial atau budaya akan membawa

ketidakpuasan dan perlawanan dibelakangnya, yang karena itu dapat berpengaruh buruk pada

perekonomian.   “karena   kesejahteraan   ekonomi   hanyalah   merupakan   sebagian   saja   dari

kesejahteraan sosial pada umumnya maka yang terakhir inilah yang harus mendapatkan

perhatian utama. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan

sosial, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya.”

7. Administrasi

Kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa dan tidak korup, merupakan sine qua non

pembangunan   ekonomi.   Pemerintahan   harus   kuat,   mampu   menegakkan   hukum   dan

ketertiban   serta   dapat   mempertahankan   negeri   melawan   agresi   dari   luar.   Tanpa   alat

perlengkapan   administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun

privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna. Kebutuhan akan pemerintahan yang

bersih dalam pembangunan ekonomi secara singkat dijelaskan oleh Prof. Herman Finer:

“pembangunan   ekonomi   memerlukan   hukum   dan   peraturan   perundang-undangan   yang

berfungsi sebagai pedoman dan memberikan kepastian tentang keuntungan yang sepadan

dengan usaha dan pengorbanan seperti dijanjikan oleh program pembangunan. Pembangunan

ekonomi juga memerlukan suatu system administrasi yang tepat untuk melaksanakan rencana

yang dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintahan seperti itu harus

menyediakan   pelayanan   kepada   masyarakat,   kapan   saja   dibutuhkan,   untuk   mendorong:

pembangunan   ekonomi;   ketertiban,   keadilan,   polisi,   pertahanan;   imbalan   yang   sepadan

dengan kemampuan dan penerapan di dalam produksi; jaminan dalam menikmati hak milik

yang  sifatnya  bias  sangat   beraneka  ragam;   hak  waris;  jaminan  bahwa   persetujuan  dan

perjanjian bisnis akan ditepati; ketentuan-ketentuan tentang standar satuan berat; ukuran dan

mata uang serta stabilitas sistem pemerintahan itu sendiri, untuk memelihara rasa ketertiban

dan harapan serta tugas masa depan yang dapat diperhitungkan