Pajak Penghasilan pasal 21

BAB 5 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1.Dasar Hukum Perhitungan PPh Pasal 21               

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan ini terdapat pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 (PPh Pasal 21) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 yang mengatur tarif terbaru Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016 (PTKP terbaru).

2. Cara Perhitungan PPh 21 : Komponen-komponen Perhitungan PPh Pasal 21

Untuk memahami detail perhitungan PPh Pasal 21, Anda bisa mempelajari komponen-komponen dan konsep dasar cara perhitungan PPh 21 di bawah ini. Komponen-komponen tersebut terbagi dalam 3 bagian besar yaitu:

3.Penghasilan Bruto (Penghasilan Kotor) PPh Pasal 21                    

Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto, adalah:

4.Penghasilan Rutin

Cara perhitungan PPh 21 2016 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti:

5.Gaji Pokok

Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu.

6.Tunjangan

Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai insentif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dll.

7.Penghasilan Tidak Rutin

Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti:

8.Bonus

Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau dividen tambahan kepada pemegang saham.

9.Tunjangan Hari Raya Keagamaan ( THR )

THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

10.Upah Lembur

Upah lembur adalah tambahan upah yang dibayarkan perusahaan karena pekerja melakukan perpanjangan jam kerja dari jam kerja normal yang telah ditentukan.

11.Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan

BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan lembaga nirlaba, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS ini dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah (tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dsb) yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Iuran BPJS yang termasuk dalam komponen cara perhitungan PPh 21 ini terdiri dari:

12.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan risiko:

Kelompok I : premi sebesar 0,24% x upah kerja sebulan.

Kelompok II : premi sebesar 0,54% x upah kerja sebulan.

Kelompok III : premi sebesar 0,89% x upah kerja sebulan.

Kelompok IV : premi sebesar 1,27% x upah kerja sebulan.

Kelompok V : premi sebesar 1,74% x upah kerja sebulan.

13.Jaminan Kematian (JK)

Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.

14.Jaminan Kesehatan (JKes / BPJS Kesehatan) berlaku sejak Juli 2015

Jaminan Kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan yaitu sebanyak 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai.

Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dengan 1 anak. Untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, orang tua dan mertua, besarnya iuran adalah 1% per orang dari gaji/upah.

15.Tunjangan PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini bisa tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross-up.

16.Tunjangan BPJS (yang dibayarkan perusahaan, jika ada)

Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS (JKK, JK, JP, JKes) secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto.

17.Pengurang Penghasilan Bruto

Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah:

18.Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan bahwa sebagai pegawai pasti memiliki pengeluaran (biaya) selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaannya. Karena itu ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 bahwa biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp 500.000,- sebulan atau Rp 6 juta setahun. Dari staf biasa sampai direktur berhak mendapatkan pengurang penghasilan bruto ini.

19.Biaya Pensiun

Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara bulanan. Besarnya biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 200.000,- per bulan atau Rp 2.400.000,- per tahun.

20.Iuran BPJS yang Dibayarkan Karyawan

Dalam hal iuran BPJS yang persentasenya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah:

21.Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung tenaga kerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT. Sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto.

22.Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun (JP) ini berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3%, yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja.

23.Jaminan Kesehatan (JKes)

Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran Jaminan Kesehatan yang dibayarkan oleh pegawai adalah 1%.

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 2018 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah:

Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan untuk diri Wajib Pajak orang pribadi

Rp 4.500.000,- per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin

Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Rp 4.500.000 per tahun atau Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

pph 21

Berikut ini testimoni lengkap pengguna aplikasi PPh 21 OnlinePajak

3. Tarif PPh 21

Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam cara perhitungan PPh 21 2018 dan ditentukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 ini.Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,- adalah 5%

WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- adalah 15%

WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- adalah 25%

WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,- adalah 30%

Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

pajak penghasilan

A.Metode Perhitungan Gaji Karyawan

Walaupun perhitungan PPh 21 telah diatur oleh DJP, namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan PPh 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan pph 21 2018 yang paling umum, yaitu:

B.Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode gross ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh Pasal 21.

Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:

Gaji pokok : Rp 10.000.000,-

PPh 21 (yang ditanggung sendiri) : Rp 220.883,-

Gaji bersih (take home pay) : Rp 9.779.167,-

Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode gross-up ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:

Gaji pokok : Rp 10.000.000,-

Tunjangan pajak (dari perusahaan) : Rp 259.796,-

Total gaji bruto : 10.259.796,-

Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 259.796,-

Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-

Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Misalnya jika Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:

Gaji pokok : Rp 10.000.000,-

Total gaji bruto : Rp 10.000.000,-

Pajak yang ditanggung perusahaan : Rp 220.883,-

Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 220.883,-

Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-

PERHITUNGAN PPH PASAL 21

Penghasilan bruto (kotor).

Termasuk dalam penambah penghasilan bruto adalah penghasilan teratur (gaji pokok, tunjangan tetap), penghasilan tidak teratur (bonus, THR), BPJS yang ditanggung perusahaan, tunjangan PPh 21 yang ditanggung perusahaan.

Pengurang penghasilan bruto.

Termasuk dalam pengurang penghasilan bruto adalah biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan karyawan (Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kesehatan).

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Setiap wajib pajak memiliki jatah penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungannya. Pemerintah belum lama ini telah memperbarui tarif PTKP melalui peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

Untuk menentukan berapa besarnya penghasilan neto pegawai tetap, maka penghasilan

bruto dikurangi:

1. Biaya Jabatan, yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum

yang diperkenankan Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan

2.   Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada badan dana pensiun

yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan dan badan penyelenggara

Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) yang dipersamakan dengan

dana pensiun.

Contoh Kasus 1:

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang memperoleh gaji bulanan

Bento adalah seorang pegawai di perusahaan PT. Asek, berstatus menikah dan belum

memiliki anak. Ia memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000, tunjangan transport

Rp500.000, dan tunjangan makan Rp750.000. PT. Asek mengikuti program jamsostek

dimana premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh

pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,4% dari gajidan juga setiap

bulannya menanggung iuran pensiun untuk Bento sebesar Rp100.000, serta iuran

jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji. Setiap bulan Bento membayar iuran Jaminan

Hari Tua sebesar 2% dari gajinya dan iuran pensiun sebesar Rp50.000. Berapakah

besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Bento di tahun 2016 tiap

bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan                                                                                               Rp 3.000.000

Tunjangan makan                                                                                                          Rp      750.000

Tunjangan transport                                                                                                       Rp      500.000

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja                                                                                  Rp        15.000

Premi Jaminan Kematian                                                                                               Rp        12.000

Total Penghasilan Bruto                                                                                                 Rp   4.277.000

Pengurang :

Biaya Jabatan                                                     (5% x   Rp 4.277.000)

(maksimal diperkenankan)                                          Rp    500.000

Iuran JHT                                                                     Rp      60.000

Iuran Pensiun                                                               Rp      50.000

Jumlah pengurang                                                                                                           Rp     610.000

Penghasilan neto sebulan                                                                                                Rp  3.617.000

Penghasilan neto setahun                                                                                                Rp43.404.000

PTKP (K/0)

Wajib Pajak =   Rp 36.000.000

Status Kawin = Rp   3.000.000

Jumlah pengurangan                                                                                                       Rp39.000.000

Penghasilan Kena Pajak                                                                                                  Rp  4.404.800

PPH Pasal 21 terutang

PPh Pasal 21 setahun : 5 % x Rp 4.404.800 = Rp 220.200

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 220.200 / 12 = Rp 18.350

Catatan:

Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajibansubjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan

tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya

tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari

karyawan yang bersangkutan.

Sementara untuk karyawan asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak

awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam

tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih

dahulu. Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut:

Catatan:

Untuk kasus seorang karyawan Indonesia (WPDN) yang memiliki kewajiban

subjektifnya sejak awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan

tahun atau dalam tahun berjalan maka perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilannya

tidak perlu disetahunkan, hanya dikalikan dengan banyaknya bulan bekerja dari

karyawan yang bersangkutan.

Sementara untuk karyawan asing (WPLN) yang memiliki kewajiban subjektifnya sejak

awal tahun, tetapi baru mulai atau berhenti bekerja pada pertengahan tahun atau dalam

tahun berjalan maka atas penghasilannya tersebut harus disetahunkan terlebih

dahulu. Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut:

Contoh kasus 2:

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap yang mulai / berhenti pada

pertengahan tahun

Tn. Prabowo (K/2) bekerja pada PT Takmaurugi pada bulan April 2016. PT Takmaurugi

setiap bulannya membayar gaji untuk Tn. Prabowo sebesar Rp4.000.000, tunjangan

transport dan tunjangan makan masing-masing Rp350.000 dan Rp1.750.000. Premi

asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayar oleh pemberi kerja

masing-masing sebesar Rp55.000 dan Rp35.000. Setiap bulan Tn. Prabowo membayar

iuran THT sebesar Rp200.000 dan iuran pensiun sebesar Rp225.000. Berapakah

besarnya PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan Tn. Prabowo setiap bulannya?

Perhitungan PPh Pasal 21 yang Terhutang:

Penghasilan gaji sebulan                                                                                                    Rp   4.000.000

Tunjangan makan                                                                                                               Rp 1.750.000

Tunjangan transport                                                                                                            Rp   350.000

Premi asuransi kecelakaan kerja                                                                                                               Rp        55.000

Premi asuransi kematian                                                                                                     Rp     35.000

Total Penghasilan Bruto                                                                                                                                  Rp   6.190.000

Pengurang :

Biaya jabatan                                                     (5% x Rp 6.190.000)

(maksimal diperkenankan)                                   Rp     500.000

Iuran THT                                                             Rp     200.000

Iuran pensiun                                                        Rp     225.000

Jumlah pengurang                                                                                                            Rp 925.000

Penghasilan neto sebulan                                                                                                 Rp 5.265.000

Penghasilan neto setahun           9 x Rp 5.265.500                                                           Rp47.385.000

PTKP (K/2)

• Wajib Pajak     = Rp 36.000.000

•Status Kawin    = Rp 3.000.000

• Tanggungan 2 = Rp 6.000.000

Jumlah PTKP                                                                                                                    Rp 45.000.000

Penghasilan Kena Pajak                                                                                                    Rp  2.385.000

PPh Pasal 21 selama 9 bulan : 5 % x Rp 2.385.000 = Rp 119.250

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 119.250  / 9 = Rp 13.250

Contoh Kasus 3:

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang memperoleh Gaji dan Bonus

Bapak Rayhan (K/3)memperoleh gaji sebulan sebesar Rp5.000.000 dan mendapat

tunjangan jabatan serta tunjangan keluarga masing-masing Rp500.000. Premi asuransi

kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dibayarkan oleh pemberi kerja masingmasing

Rp350.000 dan Rp250.000. Setiap bulan Bapak Rayhan harus membayar iuran

THT dan iuran pensiun masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp50.000. Pada bulan Juli

ia mendapat bonus sebesar Rp10.000.000. Berapa besarnya pajak yang terutang atas gaji

dan bonus yang diterima Bapak Rayhan? (Diasumsikan Bapak Rayhan adalah seorang

pegawai tetap)

a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus

Penghasilan gaji sebulan                                                                                                 Rp 5.000.000

Tunjangan Jabatan                                                                                                           Rp    500.000

Tunjangan Keluarga                                                                                                        Rp    500.000

Premi asuransi Kecelakaan Kerja                                                                                    Rp     350.000

Premi Asuransi Kematian                                                                                                Rp    250.000 +

Penghasilan Bruto Sebulan                                                                                              Rp   6.600.000

Penghasilan Bruto Setahun                                                                                             Rp 79.200.000

Bonus                                                                                                                              Rp 10.000.000 +

Penghasilan Bruto Gaji dan Bonus                                                                                  Rp 89.200.000

Pengurang :

Biaya Jabatan    (5% x Rp 89.200.000)

(maksimal diperkenankan)                                          Rp   6.000.000

Iuran THT (12 x 25.000)                                             Rp      360.000

Iuran Pensiun (12 x 50.000)                                        Rp       600.000 +

Jumlah pengurang                                                                                                          Rp    6.960.000 -

Penghasilan neto setahun                                                                                               Rp  82.240.000

PTKP (K/3)

Wajib Pajak        = Rp 36.000.000

Status Kawin      = Rp   3.000.000

Tanggungan 3    = Rp   9.000.000 +

Jumlah PTKP                                                                                                                Rp 48.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak                                                                                                Rp 34.240.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji dan Bonus :

5 % x Rp 34.240.000= Rp  1.714.000

b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji :

Penghasilan gaji sebulan                                                                                               Rp 5.000.000

Tunjangan Jabatan                                                                                                         Rp    500.000

Tunjangan Keluarga                                                                                                       Rp    500.000

Premi asuransi Kecelakaan Kerja                                                                                  Rp     350.000

Premi Asuransi Kematian                                                                                              Rp     250.000 +

Penghasilan Bruto Sebulan                                                                                             Rp 6.600.000

Penghasilan Bruto Setahun                                                                                             Rp 79.200.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5% x Rp 79.200.000)                          Rp 3.960.000

Iuran THT (12 x 30.000)                                             Rp 360.000

Iuran Pensiun (12 x 50.000)                                        Rp 600.000 +

Jumlah pengurang                                                                                                           Rp 4.920.000 -

Penghasilan neto setahun                                                                                                Rp 74.280.000

PTKP (K/3)                                                                                                                     Rp 48.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak                                                                                                  Rp 26.280.000

PPh Pasal 21 yang terutang atas Gaji:

5 % x 26.280.000 = Rp 1.314.000

c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus :

PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus                               Rp 1.714.000

PPh Pasal 21 atas Gaji                                                 Rp 1.314.000 -

PPh Pasal 21 atas Bonus                                              Rp     400.000