Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.

                Istilah sektor publik mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1970-an berbagai kritik muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Baru pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Dalam pemerintah sendiri, sudah ,mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

URGENSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.

                Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi displin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya.

                Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri  memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan.

PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK.

                Istilah sektor public memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah public, sehingga setiap disiplin illmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

                Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis layanan publik, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

PERBEDAAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA

                Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu :

Perbedaan	Sektor Publik	Sektor Swasta
Tujuan Organisasi	Nonprofit motive	Profit motive
Sumber Pendanaan	Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dsb	Pembiayaan internal: Modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva Pembiayaan eksternal: utang bank, obligasi, penerbitan saham
Pertanggungjawaban.	Pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) dan parlemen (DPRD/DPRD)	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor.
Struktur Organisasi	Birokratis, kaku, dan hierarkis	Fleksibel, datar, pyramid, lintas fungsional, dsb
Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk publik	Tertutup untuk publik
Sistem Akuntansi	Cash Accounting	Accrual Accounting

1.       Tujuan Organisasi.

Setiap organisasi memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang hendak dicapai. Dilihat dari tujuannya, organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaannya yang menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta terdapat semangat untuk memaksimumkan laba (profit motive), sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk memaksimumkan laba tetapi pemberian pelayanan publik (public service), seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya: penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat). Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial, akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis, konseptual, dan operasionalnya dengan tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, peningkatan laba pada perusahaan-perusahaan milik negara atau milik daerah, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Aslli Daerahnya (PAD) adalah contoh adanya tujuan finasial pada organisasi sektor publik. Jika pada sektor swasta tujuan finansial diorientasikan pada maksimasi laba untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, maka pada sektor publik tujuan finansial diorientasikan untuk maksimasi pelayanan publik, karena untuk memberikan pelayanan publik diperlukan dana.

2.       Sumber Pembiayaan.

Perbedaan sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risiko. Pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, charging for services, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan pada sektor swasta lebih fleksibel dan memiliki variasi yang lebih banyak. Pada sektor swasta sumber pembiayaan dipisahkan menjadi sumber pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber pembiayaan internal terdiri atas bagian laba yang diinvestasikan kembali ke perusahaan dan modal pemilik. Sedangkan sumber pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi, dan penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik. Kebijakan pemilihan struktur modal pada sektor swasta lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Sedangkan pada sektor publik, keputusan pemilihan struktur pembiayaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan politik dan sosial.

3.       Pola pertanggungjawaban.

Manajemen pada sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik manajemen bertanggungjawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan horisontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepaa otoritas yang lebih tinggi, misalnya kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Pertanggungjawaban manajemen merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen baik di sektor publik maupun swasta. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbullkan implikasi yang luas.

  

4.       Struktur Organisasi.

Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat berbentuk datar, pyramid, lintas fungsional, dan lainnya sesuai dengan pilihan organisasi. Struktur organisasi sangat erat hubungannya dengan fungsi, strategi, dan tujuan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi sektor publik. Tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi kebijakan politik, akan sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada sektor publik. Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Kompleksitas organisasi akan berpengaruh terhadap struktur organisasi.

5.       Karakteristik Anggaran dan Stakeholder.

Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran bukan sebagai rahasia negara. Sementara itu, anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.

Perbedaan stakeholder sektor publik dengan sektor swasta

      STAKEHOLDER SEKTOR PUBLIK                                                          STAKEHOLDER SEKTOR SWASTA

Stakeholder Eksternal :                                                                            Stakeholder Eksternal:

§  Masyarakat pengguna jasa publik                                                   Bank sebagai kreditor

§  Masyarakat pembayar pajak                                                             Serikat buruh

§  Bank sebagai kreditor pemerintah                                                   Pemerintah

§  Badan-badan internasional, seperti bank dunia                           Pemasok

§  Investor asing dan Country Analyst                                                 Distributor

§  Generasi yang akan datang                                                             Pelanggan

Stakeholder Internal :                                                                              Stakeholder Internal :

§  Lembaga negara                                                                                 Manajemen

§  Kelompok Politik                                                                                  Karyawan

§  Manajer publik, pegawai pemerintah                                              Pemegang saham.

6.       Sistem Akuntasi.

Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual, sedangkan pada sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas.

KOMPONEN SEKTOR PUBLIK.

                Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

a.     Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

·      Pertumbuhan ekonomi

·      Tingkat inflasi

·      Pertumbuhan pendapatan per kapita

·      Struktur produksi

·      Tenaga kerja

·      Arus modal dalam negeri

·      Cadangan devisa

·      Nilai tukar mata uang

·      Utang dan bantuan luar negeri

·      Infrastruktur

·      Teknologi

·      Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

·      Sektor informal

b.    Faktor Politik.

Faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain :

·      Hubungan negara dan masyarakat

·      Legitimasi pemerintah

·      Tipe renzim yang berkuasa

·      Ideologi negara

·      Elit politik dan massa

·      Jangan internasional

·      Kelembagaan

c.     Faktor Kultural

Faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

·      Keragaman suku, ras, agama, bahasa. Dan budaya

·      Sistem nilai di masyarakat

·      Historis

·      Sosiologi masyarakat

·      Karakteristik masyarakat

·      Tingkat pendidikan.

d.    Faktor Demografi

Faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain :

·      Pertumbuhan penduduk

·      Struktur usia penduduk

·      Migrasi

·      Tingkat kesehatan.

PERSAMAAN SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR SWASTA

                Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan, yaitu :

1.         Kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sitem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organiasasi.

2.         Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.

3.         Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu : perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

4.         Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya : baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa, pendidikan, kesahatan., penyediaan energi, dan sebagainya.

5.         Kedua sektor terikat pada peraturah perundangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

TUJUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1.         Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).

2.         Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerinta sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar, dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan.

Selain itu, informasi akuntasi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis, serta untuk penilaian investasi. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses penganggaran. Pada sektor publik, penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus karena penganggaran pada sektor publik merupakan proses politik, sehingga manajer sektor publik dituntut untuk memiliki political skill disamping pemahaman teknis akuntansi.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator kinerja tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial. Informasi akuntansi memiliki peran utama dalam menentukan indikator kinerja sektor publik.

Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus/defisit pada pemerintahan, laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN/BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian penting dari proses aku